Undang-Undang dan peraturan Modifikasi??
Sudah mendengar tentunya tentang undang-undang atau peraturan modifikasi kan? Ya, saat ini gaungnya, liputan pemberitaan media, pertanyaan dari rekan media mengenai pendapat kami selaku designer otomotif ataupun sebagai modifikator, mencapai titik klimaksnya pada minggu ini, rasanya dengan begitu banyaknya pertanyaan dari semua pihak, kita harus melihat dengan seksama sesungguhnya, pasal apa yang sedang dibahas, undang-undang apa yang dibicarakan, sehingga kita tidak mendengar separuh, atau sebatas emosi sesaat tanpa mau membuka pengetahuan dengan menggali dalam terlebih dahulu Undang-Undang tersebut, berikut penjelasan dari Undang-Undang tersebut :
1. Apakah Uji Tipe itu? 
Uji Tipe untuk kendaraan yang akan diimport, dirakit atau diproduksi massal. Ini diajukan oleh ATPM atau IU. Untuk memastikan kendaraan yang akan beredar memenuhi persyaratan laik jalan. Pasal 123 PP 55/2012.

Setiap kendaraan yang sudah dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan pengujian fisik untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pasal 50 ayat (1) UU No. 22/2009.

————————————
2. APAKAH SEMUA MODIFIKASI MOTOR/MOBIL HARUS DI-UJI TIPE?
Jawabannya tidak.
Modifikasi motor/mobil berikut akan melanggar UU jika tidak di-Uji Tipe:
Modifikasi yang merubah spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP No. 55/2012”).
——————————————
3. PERUBAHAN SPESIFIKASI DIMENSI, MESIN DAN DAYA ANGKUT ITU APA MAS?
Bisa dilihat bahwa ini SUDAH DIATUR di bagian penjelasan pasal 131 huruf e PP 55/2012. Jadi tidak perlu mengira-ngira.
Perubahan pada dimensi adalah merubah ukuran sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor. Pasal 54 PP 55/2012 mengatur sampai ke milimeter maksimum. Dalam bagian penjelasan kendaraan hanya boleh ditambah dimensinya 50 mm ke kiri atau ke kanan.

Perubahan pada spesifikasi mesin adalah dengan mengganti mesin dengan tipe yang berbeda dari TPT atau melakukan bore-up/merubah kapasitas mesin.

Perubahan pada daya angkut adalah dengan dengan menambah jarak/merubah material sumbu kendaraan untuk memperbesar daya angkut kendaraan.

Apabila modifikasi yang teman-teman lakukan adalah seperti yang dilakukan di atas, maka perubahan itu harus dilakukan oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh kementerian perhubungan. Biasanya ini adalah bengkel karoseri. Terhadap modifikasi itu wajib dilakukan uji tipe dan mendapatkan sertifikat uji tipe dari Kementerian Perhubungan.
Namun apabila modifikasi yang dilakukan tidak masuk kategori yang diatur diatas, maka tidak diperlukan uji tipe. Mengganti bearing, plat kopling, valve, cam tidak merubah kapasitas mesin atau mengganti mesin.
4. BERARTI SAYA BEBAS MODIFIKASI SELAMA TIDAK MERUBAH TIPE DIATAS?
Jawabannya: Tidak serta merta seperti itu, ada batasannya. 
Modifikasi motor/mobil, MESKIPUN tidak masuk kategori wajib UJI TIPE, akan tetap melanggar UU apabila :
Menyebabkan kendaraan jadi tidak ‘laik jalan’. Silahkan lihat ke pasal 48 UU 22/2009.

Membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. Pasal 50 ayat (2) UU No. 22/2009.

Aturan mengenai modifikasi pasalnya jelas dan mengikat semua pihak, bukan hanya pengguna/pemilik kendaraan bermotor, produsen/importir kendaraan namun juga penegak hukum. Apabila penegak hukum akan melakukan penindakan maka WAJIB hukumnya mengikuti aturan tersebut agar tindakan yang diambil tidak melampaui kewenangannya atau istilahnya sewenang-wenang. 

Pihak masyarakat juga perlu memahami betul peraturan yang ada, pelanggaran terbesar terutama pada persyaratan ‘laik jalan’ yang sering diabaikan karena alasan ‘gaya’.
Dan instrumen yang lebih tepat untuk memastikan modifikasi tidak melanggar aturan ‘laik jalan’ adalah ‘uji berkala’ (pasal 121 PP 55/2012). Sayangnya PP mengatur ‘uji berkala’ hanya dilakukan pada kendaraan bermotor selain sepeda motor. Aturan ini yang harus diperbaiki.

Diperlukan kajian lebih lanjut untuk dapat mengatur batasannya, dan pemahaman dari regulator maupun aparat dilapangan sehingga dapat memahami arti sesungguhnya dari Undang-Undang tersebut sehingga tidak terkesan memaksakan, juga diperlukan sosialiasi yang cukup sehingga masyarakat mengenal dan mengetahui inti dari pesan yang hendak disampaikan regulator. 
Semoga dapat dipahami dan menjadi berkat. 
#SK01
*Beberapa penjelasan didapatkan dari Blog 7Leopold7

Peraturan Pemerintah Tentang Modifikasi? Sudahkah tepat?